Kabupaten/Kota Zona Merah Dilarang Melaksanakan Ptm Terbatas (Instruksi Mendagri Nomor 13 Tahun 2021) Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Kewarganegaraan

Kabupaten/Kota Zona Merah Dilarang Melaksanakan Ptm Terbatas (Instruksi Mendagri Nomor 13 Tahun 2021) Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Kewarganegaraan

Kabupaten/Kota Zona Merah Dilarang Melaksanakan Ptm Terbatas (Instruksi Mendagri Nomor 13 Tahun 2021) Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Kewarganegaraan

Kementerian Dalam Negeritelah menerbitkan Intruksi MendagriNomor 13 Tahun 2021 sebagai upaya untuk mengoptimalkan pencegahan PenanganCorona Virus Disease 2019 atau (Covid-19). Pada poin Kesembilan , IntruksiMendagri Nomor 13 Tahun 2021 menyatakan bahwa PPKM   Mikro dilakukan bersamaan   dengan PPKM Kabupaten/Kota , yang terdiridari:

  1. tempat kerja/perkantoran:

1) untuk Kabupaten/Kota yang berada   dalam Zona Kuning dan   Zona Oranye pembatasan dilakukan dengan menerapkan Work From Home   (WFH) sebesar 50%   (lima puluh persen) dan Work From   Office (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen); 

2) untuk Kabupaten/Kota yang berada dalam Zona Merah pembatasan   dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% (tujuhpuluh lima   persen) dan WFO   sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan

3) pelaksanaan WFH   dan WFO sebagaimana dimaksud pada   angka 1) dan   angka 2) diatas , dilakukan dengan:

  1. a) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  2. b) pengaturan waktu   kerja secara bergantian; dan
  3. c) pada saat   WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain ,

 

  1. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar:

1)untuk Kabupaten/Kota yang   berada dalam Zona Kuning   dan Zona Oranye melaksanakan kegiatan belajar   mengajar sesuai dengan pengaturan   teknis dari Kementerian Pendidikan , Kebudayaan ,   Riset dan Teknologi dengan   penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;  

2)untuk Kabupaten/Kota yang berada   dalam Zona Merah melaksanakan kegiatan   belajar mengajar secara daring (online); dan

3)pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada   angka 1) dan   angka 2) ditetapkan dengan Peraturan   Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada);  

  1. untuk sektor esensial seperti , kesehatan ,bahan pangan , makanan , minuman ,   energi , komunikasi dan teknologi informasi , keuangan , perbankan , sistem pembayaran ,   pasar modal , logistik ,   perhotelan , konstruksi , industri   strategis , pelayanan dasar , utilitas publik , dan industri yang ditetapkan   sebagai objek vital nasional dan   objek tertentu , kebutuhan sehari-hari   yang berkaitan dengan kebutuhan pokok   masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus   persen) dengan pengaturan jam operasional ,   kapasitas , dan penerapan protokol   kesehatan secara lebih ketat;

 

  1. pengaturan pemberlakuan pembatasan pada:

1.kegiatan restoran (makan/minum di   tempat) sebesar   50% (lima     puluh   persen)   dan untuk   layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang   tetap diizinkan sesuai dengan jam   operasional restoran dengan penerapan protokol   kesehatan yang lebih ketat; dan

2.pembatasan jam operasional untuk   pusatperbelanjaan/mall   sampai dengan Pukul 21.00   waktu setempat dengan penerapan protokol kesehatan yang   lebih ketat , disertai pembatasan kapasitas pengunjung   sebesar 50% (limapuluh persen) ,

  1. kegiatan konstruksi diizinkan beroperasi 100% (seratus   persen) dengan penerapan   protokol kesehatan yanglebih ketat;
  2. tempat ibadah:

1)untuk Kabupaten/Kota selain pada   Zona Merah diizinkan untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas   sebesar 50% (lima puluh   persen) dengan penerapan   protokol kesehatan yang lebih ketat; dan

2)untuk Kabupaten/Kota pada Zona Merah dibatasi secara   ketat dan lebih mengoptimalkan pelaksanaan ibadah   di rumah ,

  1. kegiatan fasilitas   umum diizinkan dibuka , dengan pembatasan   kapasitas maksimal 50% (lima   puluh persen) yang   pengaturannya ditetapkan   dengan Peraturan Daerah   (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah(Perkada);

h.kegiatan seni , sosial dan   budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25% (dua   puluh lima persen)   dengan penerapan protokol kesehatan   secara lebih ketat;

  1. dilakukan pengaturan   kapasitas dan jam operasional transportasi umum oleh pemerintah daerah; dan
  2. Pelaksanaan PPKM   Mikro yang dilakukan bersamaan dengan   PPKM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada   huruf a sampai dengan huruf i   dapat disesuaikan dengan zonasi risiko wilayah.

 

Link download Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2021 (Intruksi Mendagri Nomor 13 Tahun 2021) ----disini---

 

Demikian informasi tentang BerdasarkanInstruksi Mendagri Nomor 13 Tahun 2021 , Kabupaten/Kota Zona Merah Dilarang MelaksanakanPTM Terbatas. Semoga ada manfaatnya ,terima kasih.